PNPM Jadi Andalan Pembangunan Desa
Kepala
 Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMPD) Kabupaten Natuna, Chaidir 
Char, mengatakan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 
menjadi andalan dalam pembangunan desa yang mandiri. Hal ini sesuai 
dengan target BPMD Natuna meski ditengah keterbatasan personel dan 
sarana prasana yang ada. 
“Ini
 target kita untuk menyukseskan semua program yang ada, termasuk program
 yang dicanangkan Pemprov Kepri yakni memandirikan semua desa dan 
kelurahan hingga tahun 2011,” kata Chaidir. 
Dijelaskan,terwujudnya
 kemandirian tersebut merupakan visi BPMD Natuna. Karena itu, BPMD tidak
 henti-hentinya memberikan pembinaan, sosialisasi dan kegiatan lainnya 
agar semua program kegiatan terealisasi. Selain itu, juga dengan 
melakukan monitoring kegiatan BPMD di lapangan. 
Dikatakan,
 hasil dari monitoring cukup menggembirakan, meski masih terdapat 
beberapa kendala yang menimbulkan benturan dalam proses penyelesaian 
program menyangkut sumber daya manusia (SDM) masyarakat di desa dan 
kelurahan. Terlebihnya, terkait dengan penggunaan dana PNPM Mandiri 
Pedesaan di Kabupaten Natuna yang mencapai Rp 11,5 Miliar. 
“Selain
 dana PNPM Mandiri sebesar Rp 11,5 Miliar yang merupakan cost sharing 
dari APBD dan APBN. Kita juga mendapat dana program pengembangan sistem 
pembangunan partisipatif Rp 4,8 Miliar,” ungkapnya. 
Dia
 mengungkapkan bahwa, PNPM Mandiri Pedesaan sudah dilaksanakan sejak 
2007 lalu dan merupakan kelanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan 
(PKK) tahun 2003. Adapun hasil pembangunan dari 2003 sampai 2010 
diantaranya, saluran air bersih sepanjang 66.674 Meter, tambatan perahu 
sepanjang 4.340 Meter, jalan sepanjang 20.004 Meter, jembatan kayu 
sepanjang 1.339 Meter dan jembatan beton sepanjang 56 Meter. 
Lainnya,
 batu miring sepanjang 707 Meter, posyandu 46 unit, mesin listrik desa 
15 unit, sumur gali 5 unit, pasar desa 5 unit, gedung serba guna 5 unit,
 PAUD 14 unit, TK 16 unit dan MDA 13 unit. Kemudian, ada pengadaan mobil
 transportasi desa 4 unit, biaya siswa dan honor guru 280 orang dan 
kelompok SPP sebanyak 356 kelompok dengan jumlah dana yang tersalur Rp 
15.837.281.000 dengan tingkat pengembaliannya sebesar 95 persen. 
Ditambahkan,
 dalam peningkatan kinerja program penanggulangan kemiskinan berbasis 
pemberdayaan masyarakat seperti PNPM Mandiri, pemerintah berupaya 
mengintegrasikan perencanaan pembangunan partisipatif menjadi sebuah 
program kerja yang bersifat strategis. Dan perencanaan partisipatif yang
 dikembangkan dalam PNPM Mandiri Perdesaan diintegrasikan dalam 
musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang). 
Dengan
 adanya dana tersebut, lanjutnya, program pembangunan di Kabupaten 
Natuna untuk menanggulangi kemiskinan sedikit demi sedikit tertuntaskan.
 Apalagi, untuk pelaksanaanya masih tetap dilakukan secara langsung oleh
 masyarakat. 
“Kita
 akan terus mengakomodir pelaksanaan pembangunan pemerintah daerah. 
Untuk program PNPM kita akan tetap berjalan seperti biasanya, dan sistem
 pangawasan masih dilakukan fasilitator kabupaten dan kecamatan serta 
pihak-pihak lain yang bergerak dalam program PNPM Mandiri,” ujarnya. 
Kabid
 Usaha Ekonomi Masyarakat BPM Natuna, Hetrisian menambahkan, bahwa saat 
ini telah dipersiapkan komponen program peningkatan ketahanan ekonomi 
rakyat yang sasarannya adalah kelompok masyarakat pelaku usaha kecil dan
 menengah. Sedangkan komponen program tersebut merupakan program yang 
secara khusus bertujuan menanggulangi dampak krisis serta mencegah lebih
 jauh dampak yang lebih buruk akibat krisis berkepanjangan. 
Ungkapnya,
 sepanjang 2010 BPMD Natuna telah memberikan pembinanan bagi usaha kecil
 dan pengerajin di Natuna dengan bantuan alat serta pelatihan teknis 
usaha kecil. Diantaranya, 6 unit alat pembuat kerupuk atom, alat 
pemotong kerupuk serta pres plastik kompit satu paket yang dibagi ke 
kelompok usaha di Pulau Tiga, Midai serta Sepempang. 
‘Kelompok
 kerja kerajinan usaha kecil dan menengah dibagi tiap desa dan 
kecamatan. Masing-masing kelompok beranggotakan 14 orang di 12 Kecamatan
 yang ada di Natuna,” terangnya. 
Lanjutnya,
 kegiatan tersebut harus dipahami sebagai suatu kebijaksanaan jangka 
pendek atau crash program, yang mempunyai kaitan ke depan dalam rangka 
pengembangan kapasitas lebih lanjut. Sehingga demikian, program tersebut
 merupakan sebuah simultan untuk mendorong produktivitas dan 
kesinambungan pelaksanaan serta pelestarian hasilnya. 
Jelasnya
 lagi, bahwa program peningkatan ketahanan ekonomi rakyat diutamakan 
bagi para pelaku kegiatan ekonomi produktif rakyat di sektor pertanian 
rakyat, kerajinan rakyat dan industri kecil menengah, serta jasa dan 
perdagangan kecil menengah, terutama yang ada di daerah pedesaan hingga 
tahun 2012. 
“Dengan
 program ini, diharapkan kegiatan ekonomi rakyat yang akhir-akhir ini 
mengalami kelesuan dapat bangkit kembali. Dan, perlu disadari bersama 
bahwa dengan segala keterbatasan yang ada, program tersebut belum secara
 keseluruhan menjangkau semua lapisan masyarakat. Untuk itu keterlibatan
 semua pihak dalam menangani permasalahan ini sangat diperlukan,” 
pungkasnya. Riky R 
Sumber : www.detikriau.net 
 | 
Tags : PRODUK PRASASTI NAMEBOARD
